Jakarta Baranewssumut.com
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, *Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.*, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut membahas capaian program strategis BPIP Tahun 2026 dalam mendukung Asta Cita, perkembangan pelaksanaan pembinaan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, serta berbagai isu strategis terkait efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila.
Dalam rapat tersebut, Maruli memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program BPIP. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah kegiatan, peserta, maupun jangkauan komunikasi publik, tetapi harus terlihat dari dampak nyata terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Maruli adalah komposisi anggaran BPIP Tahun 2026. Berdasarkan materi pendalaman, pagu aktif BPIP tercatat sebesar Rp282,78 miliar, dengan alokasi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp175,05 miliar atau sekitar 61,9 persen. Sementara itu, Program Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh alokasi Rp107,73 miliar atau 38,1 persen. Realisasi anggaran secara keseluruhan per 13 November 2026 telah mencapai 87,20 persen.
Maruli mempertanyakan besarnya porsi anggaran untuk dukungan manajemen dibandingkan program inti pembinaan ideologi Pancasila. Menurutnya, perlu ada penjelasan terperinci mengenai berapa bagian anggaran manajemen yang benar-benar mendukung pelayanan dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar perencanaan anggaran BPIP pada tahun berikutnya lebih berorientasi pada program inti dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Komposisi anggaran perlu ditampilkan secara transparan dengan membedakan belanja internal dan belanja yang secara langsung menghasilkan layanan maupun output publik.
Selain anggaran, Maruli menyoroti capaian komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang telah mencapai 3.817.993 penonton atau sekitar 382 persen dari target satu juta penonton. Namun, capaian tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam karena realisasi Sosialisasi PIP tercatat sebesar 83 persen, Peserta Diklat PIP sebesar 76 persen, dan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar 80 persen.
Menurut Maruli, tingginya jumlah penonton belum otomatis membuktikan bahwa masyarakat telah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ia meminta BPIP menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman dan aktualisasi nilai Pancasila dari jutaan penonton tersebut. Pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan juga dinilai penting agar perkembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta dapat diketahui serta dibandingkan antardaerah.
“Keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila jangan hanya dilihat dari berapa banyak orang yang mengikuti kegiatan atau menyaksikan tayangan. Yang lebih penting adalah apakah ada perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila,” menjadi salah satu penekanan Maruli dalam pendalaman materi rapat.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan capaian sertifikasi pengajar Diklat PIP. Dalam materi yang disampaikan, target sertifikasi pengajar tercatat sebanyak 183 orang dengan capaian 304 persen. Namun, realisasi yang dicantumkan berupa penelusuran rekam jejak oleh Badan Intelijen Negara (BIN) terhadap 558 orang.
Maruli menilai perlu ada kejelasan mengenai status capaian tersebut. Sebab, proses penelusuran rekam jejak tidak serta-merta dapat disamakan dengan kelulusan seluruh tahapan sertifikasi dan penerbitan sertifikat resmi sebagai pengajar Diklat PIP.
Ia meminta BPIP menjelaskan berapa orang dari 558 peserta yang benar-benar telah menyelesaikan seluruh tahapan dan dinyatakan resmi tersertifikasi. Selain itu, standar kompetensi serta kebutuhan jumlah pengajar aktif juga perlu diperjelas untuk menjamin kualitas pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.
Maruli mendorong agar indikator sertifikasi dipisahkan secara transparan, mulai dari jumlah pendaftar, peserta yang menjalani pemeriksaan rekam jejak, peserta yang lulus asesmen, hingga mereka yang telah resmi memperoleh sertifikat. Dengan demikian, capaian program dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
(Harianto Siahaan)






























