Baranews.com | Kabanjahe – Kepercayaan masyarakat Kabupaten Karo terhadap institusi legislatif kembali diuji, bahkan berada di titik nadir. Alih-alih menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib rakyat yang terpuruk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo justru terkesan menutup mata dan lepas tangan terhadap penderitaan para anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Mega Gotong Royong yang menjadi korban dugaan penggelapan dana simpanan.
Kritik tajam ini mencuat menyusul diterbitkannya surat resmi DPRD Kabupaten Karo Nomor: 172/1962/DPRD/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani dan ditujukan kepada pemohon/pendamping hukum korban tersebut, secara halus namun terkesan modus menolak permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pasalnya, dalam surat balasannya, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Karo berdalih bahwa permasalahan dana simpanan tersebut merupakan ranah pribadi/privat dan harus diselesaikan di internal koperasi. DPRD juga berlindung di balik ketentuan Tata Tertib DPRD Nomor 4 Tahun 2025, dengan dalih tidak mempunyai kewenangan mengintervensi jika masalah sudah dibawa ke ranah hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
▪︎ Dugaan “Saling Melindungi” Teman Sejawat: Ada Apa dengan Inisial L.S ?
Alasan normatif yang dilontarkan DPRD Karo ini sontak memicu ketidakpercayaan publik. Penolakan RDP tersebut dinilai sarat dengan muatan politis dan aroma konflik kepentingan yang kuat. Kuat dugaan, keengganan pihak legislatif memfasilitasi RDP dikarenakan adanya keterlibatan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Karo dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial L.S dalam pusaran masalah koperasi tersebut,
Sikap lempar handuk ala anggota legislatif ini memperlihatkan kesan adanya upaya sistematis untuk saling melindungi rekan sejawat di gedung dewan, sementara masyarakat kecil yang menjadi korban gigit jari tanpa kejelasan. “Kemana lagi masyarakat yang jadi korban mengadu, jika wakil rakyat tak lagi berpihak kepada persoalan rakyat?” keluh salah seorang perwakilan korban dengan nada kecewa.
▪︎ Urgensi RDP: Menguji Tupoksi dan Meminta Pertanggungjawaban Dinas Ketenagakerjaan Dan Koperasi UKM
Kabupaten Karo
Penolakan permohonan RDP ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan dan menunjukkan ketidakpahaman legislatif terhadap substansi persoalan. Padahal, dalam surat permohonan RDP yang dilayangkan sebelumnya, pemohon telah secara tegas meminta agar RDP digelar dengan turut menghadirkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Koperasi UKM
Kabupaten Karo beserta Kabid Koperasi. Dengan kehadiran pejabat teknis tersebut sangat krusial dan mendesak, mengingat mereka adalah pihak yang paling otoritatif serta lebih mengetahui asas, prinsip, legalitas dan regulasi hukum perkoperasian sesuai undang-undang.
Langkah ini ditempuh karena sudah beberapa kali anggota Koperasi Mega Gotong Royong mendatangi kantor Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo untuk mengadukan nasib mereka, namun tak kunjung mendapatkan solusi ataupun tanggapan yang konkret sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Pertanyaan besar pun mengemuka, “di mana fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pembinaan di bidang perkoperasian yang seharusnya dijalankan oleh instansi tersebut?
▪︎ Dinas Ketenagakerjaan Dan Koperasi UKM
Kabupaten Karo Mandul
Ironisnya, ketidakpedulian ini tidak hanya ditunjukkan oleh para legislator, tetapi juga instansi eksekutif terkait. Para anggota koperasi yang menjadi korban telah berulang kali mendatangi kantor Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo untuk mengadu dan meminta keadilan. Namun, hingga detik ini, tidak ada kejelasan maupun langkah konkret yang diambil.
Publik kini mempertanyakan di mana fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang seharusnya melekat pada Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karo dalam mengawasi kesehatan dan legalitas koperasi di Bumi Turang. Pembiaran ini mencerminkan lemahnya negara dalam melindungi hak-hak ekonomi warganya.
▪︎ Desakan Evaluasi Total kepada Bupati Karo
Melihat karut-marut penanganan kasus yang merugikan masyarakat kecil ini, desakan keras kini diarahkan kepada Bupati Karo, Antonius Ginting. Masyarakat dan pendamping hukum korban mendesak Bupati Karo Antonius Ginting untuk segera turun tangan memberikan solusi nyata dalam menyelesaikan persoalan ini sebelum masyarakat yang merasa jadi korban menggeruduk kantor Bupati.
Bupati Karo juga diminta tidak ragu-ragu untuk mengevaluasi kinerja para pejabat di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kabupaten Karo yang dinilai tidak kompeten dan mandul dalam menjalankan tugas pengawasan.
Jika eksekutif dan legislatif terus bersikap pasif dan tutup mata, maka legitimasi moral pemerintah daerah di mata rakyat Karo akan runtuh total. Keadilan bagi korban KSU Mega Gotong Royong harus segera ditegakkan!
[ Tim ]
