MANDAILING NATAL – Ironi penegakan hukum di sektor pertambangan kembali terkuak di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kepala Desa Bonca Bayuon diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Simpang Bungo, Desa Kampung Baru.
Posisi strategis sebagai kepala desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam dan ketertiban hukum justru diduga disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum kepala desa tersebut sudah lama menjadi pemodal utama dalam aktivitas tambang ilegal yang berlokasi di HTR Simpang Bungo.
Keterlibatan seorang pejabat publik dalam praktik ini menambah daftar panjang konflik agraria dan kerusakan lingkungan di daerah tersebut. HTR yang semestinya dikelola masyarakat secara lestari dan legal, diduga berubah menjadi arena pengerukan emas secara liar, tanpa izin, tanpa pengawasan, dan tanpa kontribusi apa pun kepada negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pihak yang mendanai atau memfasilitasi pertambangan ilegal dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Ancaman itu berlaku tidak hanya bagi pekerja di lapangan, melainkan juga bagi pemodal dan pihak yang memfasilitasi jalannya tambang.
Selain itu, statusnya sebagai pejabat publik membuat oknum kepala desa tersebut rentan terjerat pasal penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengingat jabatan kepala desa diduga digunakan untuk memuluskan praktik yang merugikan negara tersebut. Jika dugaan itu terbukti, maka yang dilanggar bukan hanya aturan pertambangan, tetapi juga sumpah jabatan dan kepercayaan publik yang dititipkan warga kepadanya.
Pertanyaan kritis kini mengemuka: bagaimana mungkin aktivitas tambang ilegal yang membutuhkan alat berat, pekerja, dan jalur distribusi bisa berlangsung lama di kawasan HTR tanpa terdeteksi aparat? Siapa saja yang terlibat dan menikmati aliran dana dari tambang tersebut? Dan mengapa pengawasan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten terkesan lumpuh ketika yang diduga bermain adalah seorang kepala desa?
Kini bola panas berada di tangan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Informasi mengenai dugaan keterlibatan Kepala Desa Bonca Bayuon dalam tambang ilegal di HTR Simpang Bungo telah menjadi perhatian publik hingga Minggu, 15 November 2026. Publik menuntut aparat tidak hanya menindak penambang kecil di lapangan, tetapi berani membongkar aktor utama di baliknya, termasuk jika pelakunya adalah pejabat desa.
Pembiaran terhadap kasus ini hanya akan mempertegas anggapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebaliknya, penindakan tegas, transparan, dan tanpa pandang jabatan akan menjadi bukti bahwa negara benar-benar hadir melindungi hutan rakyat, lingkungan, dan hak masyarakat Desa Kampung Baru dari praktik perampokan sumber daya alam yang berlindung di balik jabatan. (*)
