Jakarta Baranewssumut.com
Penguatan tata kelola pemerintahan, sinkronisasi kebijakan nasional, hingga memastikan pengaduan masyarakat kepada Presiden ditindaklanjuti secara konkret menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, S.H., M.H., turut hadir dalam rapat yang membahas capaian program strategis Presiden Tahun 2026 serta dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan agenda prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita, Rabu (18/11/2026).
Dalam pembahasan rapat tersebut, Maruli Siahaan menekankan peran strategis Sekretariat Negara dalam menunjang kelancaran administrasi pemerintahan, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan agenda prioritas Presiden dapat berjalan sejalan dengan arah kebijakan nasional di seluruh kementerian dan lembaga. Reformasi tata kelola kelembagaan dinilai perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Berbagai laporan yang berkaitan dengan persoalan hukum, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pelayanan publik, serta permasalahan sosial lainnya perlu ditangani melalui tata cara penanganan yang terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan serta kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga, guna memastikan proses penanganan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Penekanan tidak hanya pada penyaluran aduan, tetapi juga pada kepastian tindak lanjut. Setiap laporan masyarakat diharapkan dapat dipantau proses penyelesaiannya, ditangani secara menyeluruh oleh instansi terkait, serta memiliki kejelasan pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut menjadi penting agar aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai laporan administratif, melainkan memperoleh respons dan penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Kehadiran Maruli Siahaan dalam rapat kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XIII DPR RI terhadap dukungan kelembagaan pemerintah, tata kelola administrasi negara, serta pelaksanaan kebijakan prioritas nasional. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan koordinasi yang baik dan memiliki mekanisme respons yang jelas terhadap kebutuhan maupun pengaduan masyarakat.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kelembagaan, modernisasi tata kelola pemerintahan, dan sistem tindak lanjut pengaduan yang lebih terintegrasi sebagai bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan mewujudkan Asta Cita.
(Harianto Siahaan)






























