Jakarta Baranewssumut.com
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I, Fraksi Partai Golkar, Kombes. Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menghadiri Forum Konsultasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Selasa, 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB tersebut bertempat di Aula Lantai 8, Kementerian Hak Asasi Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4–5, Kuningan, Jakarta Selatan. Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, bersama jajaran Kementerian HAM serta Pimpinan dan Anggota Komisi XIII DPR RI.
Forum konsultasi dan diskusi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempersiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam forum tersebut, Kementerian HAM memaparkan latar belakang perlunya pembaruan regulasi HAM serta arah pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan undang-undang yang baru. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog dan pertukaran pandangan antara pemerintah dan DPR RI guna memperkaya substansi serta menyerap berbagai masukan sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Maruli Siahaan menekankan bahwa pembaruan Undang-Undang HAM tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tetapi harus menjadi instrumen hukum yang benar-benar memberikan kepastian perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Maruli, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menjadi korban ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, maupun pelanggaran hak asasi manusia.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan HAM yang harus disertai dengan kejelasan kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan. Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang sedang mencari keadilan justru menghadapi kesulitan akibat birokrasi yang berbelit-belit maupun tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
“Komisi XIII DPR RI berkepentingan memastikan bahwa RUU HAM ini tidak hanya kuat secara substansi hukum, tetapi juga kuat dalam implementasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Maruli.
Lebih lanjut, Maruli berharap penyusunan RUU HAM dapat menghasilkan regulasi yang responsif terhadap berbagai persoalan HAM di Indonesia, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
Melalui forum konsultasi ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesamaan pemahaman antara Kementerian HAM dan Komisi XIII DPR RI dalam merumuskan regulasi yang komprehensif, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan perlindungan HAM di masa mendatang.
Partisipasi Maruli Siahaan dalam forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi Komisi XIII DPR RI sekaligus komitmen untuk terus mengawal pembentukan regulasi yang menjunjung tinggi keadilan, menghormati martabat manusia, dan memberikan perlindungan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Harianto Siahaan)
