JAKARTA | Pengakuan Bupati Nonaktif Langkat Syah Afandin alias Ondim soal aliran uang proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat terbelah di hadapan majelis hakim. Dalam sidang kasus dugaan suap yang digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Medan pada Kamis, 22 Oktober 2026, Ondim menyebut hanya menerima Rp 500 juta dari terdakwa Yaqub Abdhal Muarif, pengusaha jasa konstruksi. Sementara jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini bukti yang ada mengarah pada angka Rp 1 miliar.
Berdasarkan jalannya persidangan, Ondim awalnya tidak tegas. Saat dicecar jaksa Indra, ia menyebut angka sekitar Rp 400 juta. Jaksa kemudian mendalami keterangan itu dengan mengkonfrontasi perantara yang disebut menerima dan menyerahkan uang, termasuk sopir pribadinya Zulfikar dan terdakwa Yaqub sendiri. Yaqub dalam keterangannya menyebut uang yang telah diberikan sekitar Rp 400 juta melalui beberapa orang dengan jumlah berbeda, yakni melalui Zulfikar, Zulkifli Jambak, hingga Syahrial.
“Waktu itu kalau nggak salah sekitar Rp 400 juta,” ujar Ondim di persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konfrontasi berlanjut ketika jaksa menanyakan kepada Zulfikar soal penyerahan Rp 150 juta kepada Ondim yang bersumber dari Yaqub. Zulfikar membenarkan. Ondim yang dikonfirmasi setelahnya sempat mengelak dan menyebut uang itu bukan komitmen fee, melainkan utang piutang.
“Waktu itu beliau ada minjam duit sama saya untuk pekerjaan,” kata Ondim.
Setelah jaksa menunjukkan bukti dan kembali mengkonfrontir para saksi, Ondim akhirnya mengakui menerima uang.
“500 juta rupiah, pak,” jawabnya.
Jaksa Martopo Budi Santoso menilai keterangan Ondim sebagai versi tersendiri yang berbeda dengan para saksi. Berdasarkan alat bukti yang dikantongi penyidik, jaksa menyimpulkan aliran dana dari Yaqub mencapai Rp 1 miliar. Rinciannya, melalui Zulkifli Jambak sebesar Rp 750 juta, melalui Mohamad Zulfikar Rp 150 juta, dan melalui Syahrial Harahap Rp 100 juta. Jaksa menyebut uang itu diberikan dengan maksud agar Ondim selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 menyetujui Yaqub mengerjakan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025.
“Ondim ini menerima tidak langsung dari Yaqub, ada yang melalui Zulkifli Jambak, diakui tadi sekitar Rp 500 juta. Tetapi kita berdasarkan alat-alat bukti yang ada, kami sementara menyimpulkan Rp 1 miliar,” tegas Martopo. Ia menambahkan pola yang digunakan adalah membungkus fee proyek dengan istilah utang piutang, namun diakui sebagai bagian dari fee.
Perkara ini bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 2 Juli 2026 di Langkat, Binjai, dan Medan dengan mengamankan tujuh orang, terdiri dari Ondim, satu aparatur sipil negara, dan lima pihak swasta. Sehari kemudian pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Ondim dan Yaqub sebagai tersangka.
Dalam konstruksi dakwaan, pada periode Maret 2025 hingga Juli 2026 terdakwa Yaqub bertemu di sejumlah tempat dan memberi atau menjanjikan uang kepada Ondim. Pada tahun 2025, Yaqub mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan melalui Ondim. Pada April 2025, Supriadi selaku pejabat pembuat komitmen diperintahkan menghadap Bupati dengan membawa daftar paket pekerjaan. Yaqub kemudian dihubungi dan diminta menemui Ondim di rumah dinas Bupati. Dalam pertemuan itu disampaikan paket pengadaan langsung senilai Rp 10 miliar dengan permintaan fee 10 persen. Disepakati commitment fee Rp 950 juta yang diminta diberikan sebelum penunjukan sebagai pelaksana. Dari Dinas Pendidikan tercatat 80 paket pekerjaan dengan pagu Rp 9,5 miliar. Sementara di Dinas Perkim, Yaqub mendapatkan 12 paket, dengan 5 paket merupakan kepentingan Ondim dan 7 paket kepentingan Kepala Dinas Perkim Ilhamsyah. Pola fee 10 persen itu pula yang menurut jaksa menjadi dasar perhitungan aliran Rp 1 miliar yang kini menjadi titik perbedaan pengakuan terdakwa dan keyakinan penuntut umum di persidangan. (*)
