Babak Baru Gugatan IWSBC Pada Paradep Dan Wali Kota

- Redaksi

Selasa, 9 Januari 2024 - 00:11 WIB

50302 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumut, Setelah dua kali gagal, sidang menggugat Paradep dan Walikota Siantar (Terugat I), Kadis Perhubungan Kota Siantar (Terugat II) dan Kadis Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Kota Siantar (Terugat III), memasuki babak baru.

Gugatan yang diajukan Pengurus Ikatan Warga Siantar Bisnis Center (IWSBC) di Pengadilan Negeri Kota Siantar itu, pihak Tergugat yang sebelumnya tidak hadir kecuali pihak Paradep, ternyata hadir, Kamis (4/1/2024).

Sidang perdana yang dipimpin Majelis Hakim Ketua Rinto Leoni Manulang didampingi Hakim Anggota, Febriani dan Vivi Indrasusi Siregar itu langsaung dihadiri pihak Penggugat melalui Penasehat Hukum Muliaman Purba dan pihak Tergugat kecuali pihak Tarukim Kota Siantar.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

keluar masuk penghuni komplek SBC.
Dijelaskan, masyarakat SBC telah berulang kali mengingatkan dan memperingatkan Tergugat untuk menghentikan aktivitas terminal bus itu. Demikian juga dengan pihak Pengembang PT Binatama Babura Makmur melalui Surat tanggal 19 April 2016.

Namun, meski sudah diingatkan dan diperingatkan tetapi tidak dihiraukan juga. Bahkan, Tergugat malah semakin memperbesar volume dan aktivitas di lokasi perumahan atau komplek SBC. Sehingga, keberadaan kompleks BSC telah berubah fungsi.

Perbuatan Tergugat dikatakan, bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang pada pasal 6 menyatakan, fungsi tanah sebagai fungsi sosial, tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga, Tergugat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata,
Karenanya, Penggugat menyatakan wajar dan pantas agar Tergugat dihukum untuk menghentikan dan mengosongkan kegiatan (usaha) terminal bus PT Pelita Paradep/bus lainnya dan mengembalikannya dalam keadaan semula yaitu tempat Perumahan atau hunian.

Baca Juga :  Tekad Bane Raja Manalu, Caleg Muda PDIP untuk Dapil Sumut 3

Dijelaskan juga, atas perbuatan atau tindakan dari Tergugat, Walikota turut menjadi Tergugat I, Kadis Perhubungan sebagai Tergugat II serta Kadis Tata Ruang dan Pemukiman (Sekarang Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Siantar sebagai Tergugat III.

Pasalnya, para Tergugat lainnya itu dinilai membiarkan meski sudah menjadi tugas dan fungsiya. Untuk itu, para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Turut Tergugat I, II dan II melarang pemanfaatan usaha terminal bus PT Pelita Paradep di komplek SBC.

keluar masuk penghuni komplek SBC.
Dijelaskan, masyarakat SBC telah berulang kali mengingatkan dan memperingatkan Tergugat untuk menghentikan aktivitas terminal bus itu. Demikian juga dengan pihak Pengembang PT Binatama Babura Makmur melalui Surat tanggal 19 April 2016.

Namun, meski sudah diingatkan dan diperingatkan tetapi tidak dihiraukan juga. Bahkan, Tergugat malah semakin memperbesar volume dan aktivitas di lokasi perumahan atau komplek SBC. Sehingga, keberadaan kompleks BSC telah berubah fungsi.

Baca Juga :  Ini Kronologi Ditemukan Diduga Mortir Di Galian Drainase

Perbuatan Tergugat dikatakan, bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang pada pasal 6 menyatakan, fungsi tanah sebagai fungsi sosial, tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga, Tergugat dinilai melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata,

Karenanya, Penggugat menyatakan wajar dan pantas agar Tergugat dihukum untuk menghentikan dan mengosongkan kegiatan (usaha) terminal bus PT Pelita Paradep/bus lainnya dan mengembalikannya dalam keadaan semula yaitu tempat Perumahan atau hunian.

Dijelaskan juga, atas perbuatan atau tindakan dari Tergugat, Walikota turut menjadi Tergugat I, Kadis Perhubungan sebagai Tergugat II serta Kadis Tata Ruang dan Pemukiman (Sekarang Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Siantar sebagai Tergugat III.

Pasalnya, para Tergugat lainnya itu dinilai membiarkan meski sudah menjadi tugas dan fungsiya. Untuk itu, para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Turut Tergugat I, II dan II melarang pemanfaatan usaha terminal bus PT Pelita Paradep di komplek SBC. (RI-1)

Berita Terkait

Danrem 022/PT Pimpin Sertijab 3 Dandim di Jajarannya
Kapolres Simalungun Ucapkan Selamat dan Sukses Malam Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun Berlangsung Khidmat
Kompleks Hunian diduga menjadi Terminal
Wali Kota Menerima Audiensi Panitia Natal Jurnalis Siantar-Simalungun
Tentang Lampu Jalan, Ini Kata Kadis PRKP Kota Pematang Siantar
Ini Nama Para ASN Eselon IVA Dan IVB Pemko Pematang Siantar Yang Dilantik
Kreatif, Lurah Kahean Gunakan Toa, Brosur, Hingga Medsos Himbau PBB Warganya
Team Korda dan Korcam Ganjar di Seluruh Kecamatan Kota Pematang Siantar Gelar Silaturahim

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 19:10 WIB

Santer, Terima Uang Ratusan Juta Dari Caleg DPR RI Untuk Mendulang Suara, Ketua PPK Bilah Hilir Sebut Kerjasama Dengan Kades dan Mantan Kades.

Minggu, 3 Maret 2024 - 16:08 WIB

PPK Kecamatan Bilah Hilir Diduga Otak-atik Hasil Perolehan Suara Caleg Pada Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2024.

Jumat, 1 Maret 2024 - 17:16 WIB

Plt. Bupati Labuhanbatu Hadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten

Jumat, 1 Maret 2024 - 16:14 WIB

Pihak SMAN 1 Panai Hilir Bersama Orang Tua Siswi Bermaaf-maafan Hanya Karena Miskomunikasi

Senin, 19 Februari 2024 - 22:32 WIB

Sinergitas TNI-POLRI Dalam Pengamanan Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hilir.

Senin, 19 Februari 2024 - 21:10 WIB

Pastikan Rapat Pleno Berjalan Aman dan Lancar, Plt. Bupati Labuhanbatu Tinjau Langsung Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Senin, 19 Februari 2024 - 18:11 WIB

Hari Kesaktian Kesadaran Nasional, Pidato Bupati Labuhanbatu Ingatkan ASN Berikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Selasa, 13 Februari 2024 - 19:37 WIB

Camat Bilah Hilir Didampingi Forkopincam Memonitoring Langsung Proses Penyaluran Logistik Pemilu Serentak 2024

Berita Terbaru

DELI SERDANG

PPK Tanjung Morawa Diduga Mafia Penggelembungan Suara

Senin, 4 Mar 2024 - 00:18 WIB