Kader Hanura Sanggah Mosi Tak Perca Soal Pergantian pimpinan ketua BKD seperti salah minum Obat, Tidak Memahami Aturan

- Redaksi

Sabtu, 6 Januari 2024 - 12:37 WIB

50392 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam | baranewssumut.com. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai mosi tidak percaya.

Ridho: berpendapat mosi tidak percaya tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. “Kita sekarang menganut sistem presidensial, (kutip/ahliHTN Margarito)

mosi tidak percaya itu biasanya ditujukan parlemen terhadap pemerintah,
bukan parlemen ke parlemen. ‘Aneh bin ajaib’

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kalau diberikan kesempatan akan saya jelaskan ini secara ekplisit kpd kawan-kawan DPRK subulussalam.!

apalagi sy dengar kawan-kawan BKD mengganti posisi pimpinan ketua DPR. semakin aneh bin ajaib.!
tugas dan fungsi pimpinan di atur oleh tatib no 2/2019 DPRK subulussalam. Bukan BKD atau kesepakatan para anggota dewan. Tugas BKD itu jelas di atur dalam tatib, tp selama 4 tahun lebih ini apa sebenarnya kinerja BKD ini? bahkan dulu ada oknum anggota dewan yg terlibat masalah etika tapi BKD tutup mata dan telinga. Malah hari ini yang bukan menjadi kewenangan BKD malah melakukan sesuka hati tanpa ada dasar hukum.
Saya sayangkan ketua BKD yang notabene nya adalah mantan ketua Dprk tidak memahami secara penuh tugas dan fungsi alat kelengkapan dewan dan saya minta mundur saja lah dari BKD.

Baca Juga :  Maraknya Penipuan Via Selular, Mengatasnamakan Kapolres Gayo Lues, Kasatreskrim Undang Kepala Desa Kerukunan Kutapanjang Untuk Cegah Korban Bertambah

mosi tidak percaya, tidak diatur oleh hukum positif dan pimpinan juga secara sah di atur berdasarkan jumlah kursi yang di raih partai politik. Jadi kalau mau menjadi pimpinan 1, berusahalah mendapat kursi terbanyak, bukan bersekongkol dengan anggota dewan dari partai lain dan mengalihkan secara tak berdasar tatanan pimpinan Dprk Subulussalam.

Baca Juga :  Polsek Bangun Polres Simalungun Evakuasi Korban Kebakaran Warung Klontong di Huta I Nagori Silau Bayu

Saya juga menyayangkan para anggota dewan yang ikut-ikutan dan tidak memahami aturan dasar sebagai angggota DPR. Seyogyanya para anggota dewan ini paham tugas dan fungsi nya sesuai tatib dan undang undang.
saya juga mempertanyakan kenapa baru sekarang mempermasalahkan padahal 4 tahun mata anggaran semuanya adem ayem, mungkin karena tidak menguntungkan lagi sehingga para rekan anggota dewan yang lain menyerang ketua Dprk?

Semoga masyarakat bisa menilai, kenapa belakangan ini anggota dewan mulai aktif, jelas sekali ini karena sudah dekatnya pemilihan legislatif kembali.

Redaksi,

Berita Terkait

Bacakan Eksepsi, Iskandar Nilai Dakwaan JPU Mising Link
Tingkatkan Layanan TB-HIV, GF Country Team Kunjungi Lapas Medan
Irdam Tutup TMMD Reg ke-120 Kodim 0113/Gayo Lues
Sekitar 7000 Hektar Terjadi Perusakan dan Alih Fungsi di Kawasan TNGL yang Dikuasai oleh Perorangan
Polsek Bangun Polres Simalungun Evakuasi Korban Kebakaran di Nagori Karang Sari
Dakwaan JPU Dianggap Cacat Hukum, Iskandar Muda Ajukan Eksepsi
Kegiatan TMMD Reguler ke-120 Kodim 0113/Gayo Lues Rampung 100 Persen
Melapor Wartawan Bukan Dengan Polres Subulussalam, Seharusnya Wartawan Lapor Ke Perusahaan Media dan Dewan Pers

Berita Terkait

Sabtu, 1 Juni 2024 - 00:40 WIB

Kurangnya Pengawasan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi

Sabtu, 30 September 2023 - 01:08 WIB

Memandang Hakim Mahkamah Konstitusi yang Baru : Dilema Antara Politik Dan Integritas

Berita Terbaru