Gayo Lues – Penunjukan dan pengangkatan ketua Bapeda menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (SEKDA) kabupaten Gayo Lues menimbulkan riak riak ditengah tengah masyarakat maupun dikalangan PNS itu Sendiri.
Menanggapi hal ini Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Pembela Kebenaran ( FMPK) Gayo Lues Syafarudin Telfi mengatakan , kebijakan Pj. Bupati yang baru menggantikan PLT Sekda terkesan sangat terburu-buru, seharusnya beliau lebih mendahulukan pembenahan tatakelola pemerintah Daerah yang begitu buruk setelah ditinggal Bupati dan Wakil Bupati defenitif periode 2017 – 2022.
Kebijakan PJ. Bupati tersebut malah menimbulkan gerak langkah pemerintahan daerah kembali terseok, sekaligus menimbulkan blok blok Baru dalam lingkungan pegawai negeri sipil itu sendiri. Hal ini mungkin saja tidak diketahui oleh PJ. Selaku pimpinan tertinggi, namun kita selaku orang lapangan sangat sangat mengerti gelombang itu, semua ini seperti api dalam sekam ungkap Telfi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya pastikan lanjut Telfi , secara peraturan pemerintah PJ. Bupati jelas telah melakukan telaah sehingga kebijakan yang beliau ambil tidak mungkin keluar dari rel, tetapi ada aturan yang lebih tinggi dari peraturan yaitu adab atau etika, hendaknya sebelum Pj mengambil kebijakan sebaiknya berkoordinasi sehingga tidak menimbulkan kesan seakan akan para asisten tidak mampu mengemban tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Sekda.
Disini kita lebih baik berbicara tentang adab sekaligus etika daripada peraturan peraturan yang hanya berorientasi pada dunia semata papar Telfi.
Megedepankan azas umum Pemerintahan yang baik seharusnya lebih dikedepankan sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbimbulkan anggapan negatif terhadap kebijakan itu sendiri.
Harapan kita sebagai masyarakat hendaknya PJ Bupati mampu membangun SIMPONI, sehingga tatanan pemerintahan dapat berjalan baik dan target mensejahterakan masyarakat dapat terpenuhi papar Telfi. ( Muslim Sangoet).
