KARO | Perusakan kawasan ekosistem wisata Gunung Sibayak Karo yang telah viral di media cetak, elektronik maupun media online belakangan ini meninggalkan banyak pertanyaan dan kritik tajam yang menjadi renungan para pihak dan pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara mau pun Pengelola kawasan wisata Gunung Sibayak.
Karena bagaimana pun juga suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap perangkat daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prop.Sumatera Utara (UPTD Tahura Bukit Barisan) harus berdasarkan kajian dan kordinasi apalagi rencana kegiatan tersebut memiliki dampak resiko tinggi kepada masyarakat.
Oleh karena itu kegiatan perusakan ekositem kawasan hutan Gunung Sibayak tersebut kuat dugaan telah melanggar Hukum sebagaimana amanat Undang undang :
*UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
*UU No.18 Tahun 2013 yang telah di ubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
dan *UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Siapakah sebenarnya Pengelola Kawasan wisata Gunung Sibayak dan kenapa tidak di segerakan melalui penyelidikan proses Hukum….??
Berdasarkan informasi di lapangan pengelola Kawasan Wisata Gunung Sibayak adalah PT.Pariban Jilena yang di motori Ardian Surbakti selaku Direktur Perusahaan yang juga saat ini menjabat sebagai Dirut PDAM Kotamadya Medan dan juga merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution yang katanya telah memiliki dokumen kontrak pengelolaan baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara maupun Kementrian Kehutanan.
Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat Pemerhati wisata alam dan masyarakat lainnya di Berastagi menyatakan sangat kecewa dan prihatin atas tindakan oknum atau perusahaan sebagai pengelola yang telah melakukan perusakan atas kawasan hutan Gunung Sibayak tersebut.
Mereka juga menambahkan bagaimana mungkin pengerjaan pisik yang dilakukan pihak pengelola dengan menggunakan ekskapator di danai oleh perusahaan itu sendiri tanpa ada maksud tertentu untuk mencari keuntungan di kemudian hari.
Anehhnya lagi kata mereka bagaimana mungkin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sumatera Utara (Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan) melaksanakan suatu program kegiatan tanpa ada Kordinasi dengan atasan sehingga di tengah jalan tiba tiba di suruh di hentikan kegiatan oleh Gubernur Sumatera Utara tegasnya.
Oleh karena itu mereka berharap agar kasus ini di usut sampai tuntas secara Hukum tanpa ada yang ditutup tutupi untuk memberikan efek jera bagi setiap oknum yang melakukan perusakan kawasan hutan.
Dari rangkuman fakta lapangan serta keterangan para pihak termasuk keterangan Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, dapat di simpulkan bahwa :
Kegiatan perusakan kawasan hutan serta kawasan ekosistem wisata Gunung Sibayak telah melanggar prosedur tanpa adanya kajian secara mendalam serta perencanaan matang secara kelembagaan walaupun dengan dalih untuk menunjang aksesibilitas dan ketersediaan jalur evakuasi bagi pendaki Gunung Sinabung.
Yang kedua, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan dalam keterangannya seakan akan menyembunyikan sesuatu terkait siapa pelaksana kegiatan tersebut serta bagaimana dokument surat menyurat antara pihak Pengelola dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum di lakukan pekerjaan pisik di atas Gunung Sibayak tersebut.
(Penulis /Tim)






























