Baranews.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP., Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra, S.STP., MM., dan OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI secara virtual pada Selasa (24/2). Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo memaparkan kebutuhan infrastruktur daerah guna mendukung ketahanan pangan dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Paparan menegaskan posisi strategis Kabupaten Karo sebagai bagian KSPN Danau Toba dan KSN Mebidangro serta sebagai salah satu sentra produksi pangan dan hortikultura Sumatera Utara. Dukungan infrastruktur dinilai menjadi prasyarat utama dalam penguatan konektivitas, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun usulan prioritas pembangunan yang disampaikan meliputi pembangunan jalan alternatif Medan–Kabupaten Karo (Berastagi Bypass dan jalur alternatif Tiga Juhar–Serdang–Sinaman), pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi, peningkatan Dermaga Tongging sebagai gerbang utara Danau Toba, lanjutan pelebaran ruas Tugu Kol–Simpang Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek, perkerasan bahu Jalan Kutacane–Batas Kota Kabanjahe dan Jalan Mariam Ginting, rehabilitasi drainase dan trotoar Jalan Jamin Ginting dan Jalan Veteran Kabanjahe, serta penanganan banjir daerah irigasi rawa (D.I.R) Paya Lahlah. Selain itu juga diusulkan program Inpres jalan dan irigasi serta penyusunan RDTR Kecamatan Kabanjahe, Tigapanah, dan Tigabinanga guna mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan investasi.
Pada akhir paparan, Bupati Karo meminta agar dukungan pembangunan konektivitas jalan menuju Kabupaten Karo dapat menjadi prioritas penanganan pemerintah pusat. “Kami berharap pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan-Karo, dapat menjadi prioritas karena belakangan ini sering terjadi longsor yang mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kunjungan wisata,” ujar Bupati Karo.
Melalui rakor ini diharapkan terbangun sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Karo sebagai kawasan pertumbuhan, sentra pangan, dan destinasi pariwisata unggulan di kawasan Danau Toba.
[ Citra/Diskom ]
