Jakarta Baranewssumut.com
Anggota Komisi XIII DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, S.H., M.H., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (19/11/2026), di Jakarta. Rapat membahas dukungan kelembagaan dan sinkronisasi implementasi kebijakan dalam mengawal program prioritas Presiden untuk mendukung Asta Cita.
Dalam pembahasan bersama KSP, penguatan koordinasi antara KSP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah menjadi salah satu perhatian utama. Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemaparannya, KSP menyampaikan pemantauan terhadap 26 rencana aksi MBG, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan dan mencegah risiko keracunan. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada September 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan SLHS.
Menurut Maruli Siahaan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan kualitas makanan, kebersihan, standar sanitasi, serta keamanan pangan. Pengawasan yang ketat terhadap seluruh SPPG perlu dilakukan agar program strategis Presiden benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Sementara itu, dalam RDP bersama Bakom RI, pembahasan diarahkan pada penguatan koordinasi komunikasi publik pemerintah agar lebih terintegrasi, transparan, dan responsif. Berdasarkan paparan Bakom RI, program MBG mencatat jangkauan sekitar 2,94 miliar tayangan dengan 294.630 ekspos, tetapi memiliki net sentiment atau sentimen bersih sebesar minus 20,1. Kondisi ini menunjukkan bahwa luasnya jangkauan informasi belum tentu sejalan dengan penerimaan positif masyarakat.
Selain komunikasi publik, ancaman penyebaran informasi palsu melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya deepfake, juga menjadi perhatian. Rekayasa video, gambar, dan suara yang menyerupai pejabat pemerintah berpotensi menyesatkan masyarakat serta mengganggu kepercayaan publik terhadap informasi resmi negara.
Menurut Maruli Siahaan, perkembangan teknologi AI harus diimbangi dengan pengawasan dan sistem pengamanan informasi yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme verifikasi konten digital agar masyarakat dapat membedakan informasi resmi dengan konten hasil manipulasi. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran berita bohong, melindungi identitas pejabat negara, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, diperlukan sistem autentikasi konten pemerintah melalui penggunaan penanda digital (watermark), metadata autentikasi, kanal verifikasi resmi, serta mekanisme klarifikasi dan respons cepat apabila terjadi pemalsuan identitas pejabat negara.
Dalam pembahasan tersebut, turut ditekankan pentingnya memastikan kendali atas data, informasi, dan infrastruktur digital negara, termasuk konstruksi peraturan perundang-undangan, berada di tangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui pembahasan bersama KSP dan Bakom RI, diharapkan koordinasi antarlembaga semakin kuat, pelaksanaan program prioritas Presiden berjalan lebih efektif, serta penyampaian informasi pemerintah semakin transparan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, agenda Asta Cita diharapkan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Harianto Siahaan)






























