10/11/2026
BARANEWSSUMUT.COM-Asahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 2 menegaskan komitmennya untuk menghormati fungsi pengawasan DPRD serta menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda monitoring Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Agenda monitoring Komisi B DPRD Kabupaten Asahan yang dijadwalkan pada Selasa (3/11/2026) tersebut ditunda menyusul adanya perbedaan pendapat terkait unsur peserta yang akan mengikuti kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, mengatakan bahwa perusahaan pada prinsipnya menghormati fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemegang otoritas serta terbuka terhadap aspirasi dari berbagai pihak.
Meski demikian, perusahaan juga berkewajiban memastikan bahwa proses monitoring berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, terutama karena terdapat sejumlah data internal perusahaan yang memiliki karakteristik informasi khusus dan tidak seluruhnya dapat diakses secara terbuka.
“Pada prinsipnya, PKS Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2 menghormati fungsi pengawasan. Namun, dalam agenda monitoring ini terdapat pembahasan mengenai data-data internal perusahaan, termasuk aspek-aspek yang memiliki karakteristik informasi tersendiri. Karena itu, kami perlu memastikan bahwa pembahasan berlangsung dalam forum dan tata cara yang sesuai,” ujar Ridho kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Agenda monitoring tersebut semula direncanakan diikuti Komisi B DPRD Kabupaten Asahan bersama perwakilan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, serta unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kegiatan ini mencakup sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.
Namun, sesaat sebelum monitoring berlangsung, muncul perbedaan pendapat antara pihak LSM dan sejumlah orang yang mengidentifikasikan diri sebagai wartawan serta bermaksud mengikuti kegiatan monitoring ke dalam area pabrik.
Manajemen PKS Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2 sempat menawarkan alternatif berupa sesi wawancara setelah proses monitoring selesai. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak disepakati. Setelah tidak tercapai titik temu, Komisi B DPRD Kabupaten Asahan akhirnya menyarankan agar agenda monitoring ditunda.
“Kita tidak menutup ruang komunikasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap forum memiliki ruang lingkup pembahasan, sehingga pengaturan akses perlu disesuaikan dengan substansi dan karakter informasi yang dibicarakan,” kata Ridho.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi kepada publik perlu dibedakan dengan akses terhadap seluruh materi pembahasan internal perusahaan. Kedua aspek tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar prinsip transparansi tetap berjalan tanpa mengabaikan tata kelola serta tanggung jawab dalam melindungi data internal perusahaan negara.
PTPN IV Regional 2, lanjut Ridho, senantiasa terbuka terhadap evaluasi, masukan, maupun kritik yang disampaikan secara konstruktif. Perusahaan juga menghormati fungsi pengawasan DPRD dan partisipasi masyarakat serta siap berkoordinasi apabila agenda monitoring dijadwalkan ulang dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin hubungan dengan semua pihak tetap terjaga dengan baik. Perusahaan terbuka untuk berdialog, memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami berharap setiap perbedaan dapat diselesaikan secara dewasa sehingga aktivitas usaha tetap berjalan dan manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat,” ungkap Ridho.
PKS Pasir Mandoge merupakan salah satu unit pengolahan kelapa sawit PTPN IV Regional 2 yang beroperasi di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pabrik ini memiliki peran penting dalam mata rantai operasional perusahaan, khususnya dalam mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi produk hasil kelapa sawit.
Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji, menyampaikan bahwa aktivitas operasional PKS Pasir Mandoge memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat setempat.
Selain memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah, keberadaan pabrik juga membuka kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal di sekitar wilayah operasional.
Menurut Aji, PTPN IV Regional 2 selama ini berkomitmen menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Transparansi menjadi prinsip penting yang terus dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan perusahaan.
“Bagi kita, keterbukaan dan profesionalitas merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. PTPN IV Regional 2 juga menghormati setiap aspirasi serta masukan dari masyarakat,” ujar Aji.
Lebih lanjut, Aji menegaskan bahwa manajemen PTPN IV Regional 2 selalu membuka ruang dialog untuk menindaklanjuti setiap masukan yang relevan sebagai bagian dari proses evaluasi dan peningkatan kinerja perusahaan.
PTPN IV Regional 2 juga berkomitmen menjaga hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan pers dan lembaga swadaya masyarakat.
“Tujuan kita sama, yakni memastikan kegiatan usaha berjalan dengan baik. Kami tentu mengharapkan dukungan semua pihak agar PKS Pasir Mandoge dan seluruh unit kerja PTPN IV Regional 2 dapat terus beroperasi secara produktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara,” tutup Aji.
Dengan komitmen terhadap keterbukaan, profesionalitas, dan tata kelola perusahaan yang baik, PTPN IV Regional 2 berharap setiap proses pengawasan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dapat berjalan secara konstruktif demi keberlanjutan operasional perusahaan serta manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Terangnya.
(***)
