BERASTAGI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban. Ratusan siswa SMAN 1 Berastagi dan Yayasan Perguruan Bersama, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi korban keracunan massal usai menyantap makanan MBG yang dibagikan di sekolah pada Kamis (13/8/2026). Kasus ini memperpanjang daftar insiden keracunan MBG di berbagai daerah dan menambah daftar panjang kegagalan pengawasan program makan gratis pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga dan para korban. Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), ia menyatakan, “Di momen ini kami menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada yang di Jepara, ada yang di Yogya, ada di Jayapura, termasuk yang di Semarang.” Ia berjanji akan memperbaiki seluruh proses dan tata kelola program MBG secara menyeluruh agar tak terulang korban keracunan di masa depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tragedi yang terjadi di Berastagi lantas memunculkan pertanyaan serius mengenai siapa yang bertanggungjawab atas keamanan pangan MBG. Ratusan siswa dan guru tiba-tiba mengalami gejala gatal, pusing, muntah-muntah, hingga kejang beberapa saat setelah menyantap makanan siang MBG di sekolah. Daftar korban yang harus dibawa ke rumah sakit bertambah setiap jam. Orang tua dan guru dibuat panik karena program yang digadang-gadang sebagai penyelamat generasi malah berubah jadi sumber malapetaka.
Sudaryono menegaskan BGN langsung melakukan investigasi. Sanksi tegas siap dijatuhkan kepada dapur MBG yang terbukti lalai, termasuk suspensi operasional hingga pemecatan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sanksi administratif ini diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Keamanan Pangan, serta Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. “Kami suspensi dapurnya, kepala SPPG kita copot, dapur yang bermasalah bisa kita tutup permanen. Kami pastikan kasus seperti ini jadi prioritas untuk transformasi SOP dan pengawasan lapangan,” tegas Sudaryono.
Kasus Berastagi bukan insiden tunggal. Data BGN mengonfirmasi sejumlah daerah seperti Jayapura, Semarang, Jepara, dan Yogyakarta mengalami kasus serupa. Di Jayapura, sebanyak 527 siswa SMP dan SMA menjadi korban keracunan MBG pada 4-6 Agustus 2026. Sementara di Semarang, 707 kasus dilaporkan di SMK Negeri 6 dengan korban terbanyak terdiri atas pelajar SD, SMP, hingga guru.
BGN berjanji akan memperkuat regulasi, mulai dari kewajiban pencantuman batas waktu konsumsi pada wadah makanan (ompreng), pengawasan bahan baku, hingga labelisasi menu secara digital—semua upaya itu demi menutupi celah kelalaian yang selama ini diabaikan. “Kami sangat terbuka dengan seluruh masukan ahli, pakar, dan masyarakat luas untuk segera menyempurnakan program ini,” ujar Sudaryono.
Di tengah janji evaluasi, publik layak bertanya mengapa pengawasan program makan massal dengan dana negara dan payung hukum kuat bisa tetap gagal menutup potensi keracunan? Berulangnya tragedi massal semestinya menggerakkan tidak hanya BGN dan dinas pendidikan, tapi juga aparat penegak hukum untuk turun tangan memeriksa dugaan pelanggaran regulasi dan unsur kelalaian berat.
Program makan gratis wajib diawasi total. Tidak cukup hanya dengan minta maaf. Keamanan pangan di sekolah adalah hak anak-anak Indonesia yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan apapun. Program MBG di Berastagi dan daerah lain mesti menjadi peringatan keras bahwa pengawasan lemah adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Pemerintah harus bertindak tegas, mengaudit keseluruhan rantai distribusi, dan menjamin tidak ada lagi korban berikutnya lantaran program yang salah urus di atas nama solidaritas pangan nasional. (*)
