Dairi Bara News | Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut yang berlangsung di Medan, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini membahas penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peran Bank Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan kerja ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendorong optimalisasi kinerja BUMD dan Bank Daerah agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Bahtra beserta jajaran anggota, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditemui usai acara, Bupati Dairi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk terus mendorong penguatan BUMD sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus berupaya agar BUMD di Kabupaten Dairi dapat dikelola secara profesional dan inovatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong reformasi tata kelola BUMD secara menyeluruh. Reformasi tersebut mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta peningkatan fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset.
Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bahtra, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran Bank Daerah sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik. Ia juga menyoroti perlunya pemerataan penyaluran kredit, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Bank daerah harus hadir untuk semua lapisan masyarakat. Penyaluran kredit harus lebih banyak menyentuh pelaku usaha menengah ke bawah agar manfaatnya dirasakan secara luas,” tegasnya.
Selain itu, DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham agar bijak dalam pengelolaan dividen, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.(Luga Siregar)
