BaraNews.Com-Tanjung Pura, 19 Agustus 2026 Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan agenda pembahasan usulan integrasi dan remisi keterlambatan administrasi bagi warga binaan, Rabu (19/8/2026).
Sidang TPP tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Rutan Tanjung Pura dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang transparan, objektif, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaannya, Rutan Tanjung Pura mengundang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, khususnya Tim Pelayanan dan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, untuk turut memberikan pengamatan dan penilaian terhadap usulan yang dibahas.
Keterlibatan Kanwil Ditjenpas Sumut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan berjenjang guna memastikan setiap usulan integrasi maupun remisi diproses sesuai prosedur serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
Sidang berlangsung di Aula Rutan Kelas IIB Tanjung Pura mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, Tim Pelayanan dan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan dari Kanwil Ditjenpas Sumut mengikuti sidang secara daring melalui platform Zoom yang dipandu oleh operator Rutan Kelas IIB Tanjung Pura.
Dalam sidang tersebut, dibahas usulan integrasi bagi 11 orang narapidana serta usulan remisi keterlambatan administrasi bagi 17 orang warga binaan.
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan dan kelayakan masing-masing warga binaan, sehingga hak-hak yang diberikan benar-benar berdasarkan ketentuan dan hasil penilaian yang objektif.
Melalui pelaksanaan Sidang TPP ini, Rutan Kelas IIB Tanjung Pura terus berupaya memastikan proses pemenuhan hak warga binaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Keterlibatan Kanwil Ditjenpas Sumut juga diharapkan semakin memperkuat pengawasan serta kualitas pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan,. Pungkasnya.
(***)
