MEDAN | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). Operasi senyap itu berlangsung di Kota Binjai dan berlanjut ke Kota Medan, hanya tiga hari setelah OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penindakan bermula dari sebuah kafe di Kota Binjai pada siang hari. Tim penindak KPK mengamankan sejumlah orang yang diduga baru saja melakukan transaksi terkait fee proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025. Dari lokasi itu, penyidik melakukan pengembangan sejauh sekitar 21 kilometer ke Kota Medan untuk memburu pihak lain yang diduga terlibat.
Sejumlah pihak yang diamankan langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga Kamis malam, suasana di Gedung Ditreskrimsus Polda Sumut terpantau dijaga ketat aparat kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber yang mengetahui operasi tersebut menyebutkan, pihak yang diamankan di Binjai terdiri dari mantan anggota DPRD Sumatera Utara dan pihak swasta atau kontraktor. Penyidik kemudian bergerak ke Medan untuk menjemput seorang kepala daerah yang disebut tengah menghadiri agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Selain itu, jagat media sosial turut diramaikan kabar penangkapan seorang kepala daerah berinisial SY, warga Kabupaten Langkat. Informasi itu salah satunya diunggah akun Facebook bernama Rusdi Muhammad yang menyebut SY diduga terjaring OTT saat menagih utang fee proyek tahun 2025 senilai lebih dari Rp 1 miliar.
Pemilik akun, BS, saat dikonfirmasi membenarkan dirinya menerima informasi tersebut. “Iya benar kabarnya SY tertangkap KPK di Binjai dan saat ini kabarnya dibawa ke Medan,” ujarnya.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait identitas maupun jumlah pihak yang diamankan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum merespons konfirmasi yang disampaikan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Langkat Wahyudiharto juga belum memberikan jawaban saat dihubungi untuk memastikan kabar tersebut.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu itu, penyidik akan melakukan gelar perkara sebelum menetapkan tersangka dan menyampaikan konstruksi perkara secara resmi.
Operasi ini diduga terkait praktik setoran fee proyek yang bersumber dari APBD di wilayah Sumut. Pola tersebut mengingatkan pada OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal pada 26 Juni 2025 yang menjerat enam orang dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur PUPR dan preservasi jalan.
Jika kabar ini terkonfirmasi, OTT di Binjai dan Medan akan menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi pada semester pertama 2026. Sebelumnya, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain terjaring OTT terkait dugaan suap mobil mewah senilai Rp 2 miliar.
KPK dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan dan status hukum para pihak yang diamankan dalam konferensi pers setelah proses klarifikasi dan gelar perkara rampung. (*)
