BaraNews.Com-Medan, 08 April 2026 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Selasa, 7 April 2026, di Gedung Graha Pelindo Regional 1. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kelembagaan Pelindo, Capt. Hendri Ginting, bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, beserta jajaran anggota. Rombongan disambut oleh manajemen Pelindo Regional 1, termasuk General Manager Pelindo Regional 1 Belawan dan jajaran.
Turut hadir dalam pertemuan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, serta para pemangku kepentingan terkait, di antaranya Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, PT Jasa Marga, serta asosiasi kepelabuhanan seperti ASDEKI dan PEPINDO.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna memastikan implementasi regulasi di sektor pelayaran berjalan secara efektif. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja sektor kepelabuhanan serta memperkuat integrasi sistem logistik nasional.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah positif dalam membangun sinergi antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan.
“Melalui koordinasi yang erat, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih implementatif serta mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai isu strategis serta dinamika operasional di lapangan menjadi fokus pembahasan. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.
Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran secara profesional, adaptif, dan berdaya saing global, serta mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang unggul, aman, dan berkelanjutan, Pungkasnya.
(***)
