Dairi Bara News – Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan negara di daerah. Hal ini ditegaskan dengan keikutsertaan Bupati Dairi, Vickner Sinaga dan Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala bersama seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) V BPK RI ini menandai dimulainya audit Semester I Tahun 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah krusial untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah agar proses audit berjalan akuntabel dan tepat waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan sebelum tenggat waktu Maret 2026.
“Penyampaian yang tepat waktu adalah cerminan komitmen tata kelola yang sehat. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi penyajian data yang valid dan transparan,” ujar Widhi saat menyerahkan surat tugas pemeriksaan secara simbolis”.
Menyikapi hal ini, Bupati Dairi, Vickner Sinaga, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi keuangan dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu kepada BPK RI Perwakilan Sumut Senin 30 Maret 2026 lalu. Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, kualitas tata kelola keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Namun demikian, kepada Jajaran OPD, Bupati Vickner Sinaga menginstruksikan untuk merespons, kooperatif dan responsif dalam menyediakan data yang dibutuhkan tim pemeriksa.
“Saya minta seluruh Kepala OPD pastikan data yang diminta BPK disajikan secara cepat dan akurat. Target kita jelas, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tegas Bupati.
Entry meeting ini juga menjadi wadah diskusi mengenai mekanisme pemeriksaan terbaru dan pemenuhan standar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan dimulainya audit ini, Pemerintah Kabupaten Dairi optimistis dapat menutup siklus anggaran 2025 dengan hasil yang memuaskan dan berintegritas.(Luga Siregar)
.
