JAKARTA | Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) yang diselenggarakan di Hotel the tavia, Jalan Letjen suprapto , Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI masa bakti 2026–2031.
Hardep menerima amanah kepemimpinan melanjutkan estafet dari Ketua Umum periode sebelumnya,Ade Julhaidir . Penetapan ini menjadi keputusan strategis dalam forum tertinggi A-PPI yang tidak hanya menandai pergantian kepengurusan, melainkan juga konsolidasi arah, karakter, dan penguatan organisasi di tengah tantangan dunia pers.
Munas I A-PPI yang diselenggarakan di DPP A-PPI sebagai tuan rumah dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW ) dan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda nasional tersebut turut dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pergantian kepemimpinan ini diarahkan untuk memperkuat konsolidasi internal agar organisasi tumbuh lebih solid, profesional, independen, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kehidupan pers nasional.
Kepemimpinan baru A-PPI dihadapkan pada agenda pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, serta penanaman tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian berita dan akurasi fakta. Kebebasan berekspresi harus berjalan selaras dengan keharusan verifikasi, independensi, keberimbangan, serta ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ukuran keberhasilan organisasi kewartawanan tidak sekadar terletak pada kuantitas anggota, melainkan pada kualitas SDM dan kredibilitas karya pers yang dihasilkan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menggariskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban jurnalis untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Kredibilitas jurnalis dibangun melalui ketajaman analisis, akurasi data, serta keberanian menyampaikan fakta secara bertanggung jawab demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, A-PPI menempatkan diri sebagai wadah pembinaan, penguatan kapasitas, dan pengawal kehormatan profesi wartawan.
Dalam masa bakti 2026–2031, kepemimpinan Hardep memfokuskan program kerja pada sejumlah pilar utama:
1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik: Pelatihan berkelanjutan terkait pemahaman regulasi, jurnalistik beretika, dan akselerasi digital.
2. Penegakan Etika dan Disiplin: Pengawasan internal agar anggota konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik di lapangan.
3. Kemitraan Kelembagaan yang Konstruktif: Membangun sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tanpa mengorbankan independensi serta fungsi kritis pers.
Munas I A-PPI ini ditargetkan menjadi pijakan awal untuk menerjemahkan hasil musyawarah ke dalam program kerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan publik. *(Tim A-PPI Sumut)*
