Baranews.com | Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Santika Dyandra Convention Centre, Kota Medan, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi nasional dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan kinerja TP2DD, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia di wilayah Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karo, Petrus Ginting, S.Sos., serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br. Kaban, S.T., M.Eng. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Karo menjadi bagian dari komitmen untuk mempercepat transformasi digital, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyampaikan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen penuh mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi keuangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah.
Dengan pelaksanaan Rakorwil P2DD dan High Level Meeting TP2DD Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antar pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara berkelanjutan.
(Citra/Diskom)
