KARO | Kasus keracunan massal yang kembali menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah menegaskan kegagalan negara dalam menjamin hak atas kesehatan dan keselamatan anak. Terbaru, tragedi menimpa FBR (16), siswi SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang kini harus menjalani perawatan medis akibat kerusakan fungsi saraf dan penurunan daya ingat drastis setelah diduga terpapar makanan MBG pada Agustus lalu.
Nasib tragis FBR menambah panjang daftar korban program MBG. Sejak awal tahun 2026, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 15 ribu korban baru, menyusul 28 ribu kasus serupa pada tahun sebelumnya. Kasus di Karo hanyalah salah satu dari rangkaian tragedi keracunan yang tercatat di Sidoarjo (Jawa Timur), Rembang (Jawa Tengah), Agam (Sumatera Barat), hingga Tana Toraja (Sulawesi Selatan).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pemerintah telah gagal menunaikan mandat konstitusi untuk melindungi hak asasi anak. “Ketika seorang anak kehilangan ingatan akibat makan bergizi gratis, itu bukan sekadar gagal program, melainkan kegagalan negara melindungi masa depan bangsanya,” tegas Usman, Rabu (9/9/2026). Ia mendesak penghentian MBG, pengusutan tuntas seluruh insiden keracunan serta pemulihan dan perlindungan penuh kepada seluruh korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara nasional, pelaksanaan MBG dinilai semakin jauh dari harapan. Korban tidak hanya menderita luka fisik atau mental, tetapi juga terancam kehilangan masa depan akibat buruknya sistem dan lemahnya pertanggungjawaban. Ironisnya, masih ditemukan pengelola program yang justru menyalahkan siswa korban, alih-alih melakukan evaluasi dan pembenahan. Usman menyoroti pernyataan salah satu mitra penyedia makanan sekolah di Tana Toraja yang dianggap tidak menunjukkan empati, dengan menyalahkan siswa yang tetap mengonsumsi makanan meski sudah dalam kondisi tidak layak.
Kritik tajam juga ditujukan pada lambannya respons pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelesaikan persoalan mendasar keamanan pangan. Usulan pembenahan dan evaluasi yang digulirkan sejak awal program belum membuahkan hasil konkret. Proses hukum terhadap pengelola MBG yang lalai pun dinilai jalan di tempat, sementara korban terus berjatuhan di banyak wilayah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Aby Ismawan, menegaskan kelalaian dalam pengelolaan makanan MBG dapat dikenakan sanksi pidana. Menurutnya, setiap pengelola bertanggung jawab penuh atas keamanan dan higiene produk yang didistribusikan ke sekolah. Namun, hingga kini, langkah tegas pemerintah untuk mengevaluasi, memperbaiki, atau menghentikan program demi keselamatan anak-anak dinilai belum nyata.
Berulangnya kasus keracunan MBG menjadi cermin buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan negara terhadap program yang menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah. Apa pun alasannya, hak hidup dan keselamatan anak tidak boleh menjadi taruhan agenda ambisius pemerintah. Desakan publik untuk menghentikan sementara MBG, mengusut seluruh kasus keracunan secara transparan, dan memastikan akuntabilitas seluruh penyelenggara program kian menguat di tengah himpitan kisah tragis para korban yang tak kunjung mendapat keadilan. (*)
