Jakarta Baranewssumut.com
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH., MH., memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan strategis dalam rapat kerja Komisi XIII yang digelar di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut fokus membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta isu-isu krusial pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maruli Siahaan menyoroti postur Pagu Anggaran Kementerian IMIPAS T.A. 2027 yang dipatok sebesar Rp20,122 triliun. Meski angka ini naik dari Rp18,289 triliun pada tahun 2026, dan Dr. Maruli mencatat masih adanya kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp5,235 triliun. Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan penurunan belanja modal yang cukup signifikan.
“Belanja modal turun dari Rp2,357 triliun menjadi Rp1,602 triliun. Penurunan ini berisiko menghambat pembangunan fisik dan perbaikan sarana layanan publik yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujar Dr. Maruli.
Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar penyusunan RKA 2027 benar-benar berbasis pada kebutuhan riil wilayah, jumlah penerima layanan, tingkat risiko, dan beban kerja. Ia meminta setiap usulan tambahan anggaran wajib dilengkapi dengan rincian lokasi penerima, target output, indikator keberhasilan, serta analisis risiko jika anggaran tersebut tidak dipenuhi.
Evaluasi Anggaran Ditjen Imigrasi dan Pencegahan TPPO
Beralih ke sektor keimigrasian, Dr. Maruli mengapresiasi kenaikan pagu Ditjen Imigrasi 2027 sebesar 25,40% (menjadi Rp8,913 triliun dari Rp7,110 triliun). Namun, ia menyayangkan adanya pemotongan pada Program Dukungan Manajemen sebesar 19,45%. Menurutnya, program ini merupakan tulang punggung operasional di tingkat tapak.
“Program ini sangat penting untuk operasional kantor imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT), Pos Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), hingga pengawasan wilayah,”
Dr. Maruli Siahaan mendorong Ditjen Imigrasi segera menyampaikan peta prioritas anggaran secara rinci. Prioritas harus diarahkan ke wilayah perbatasan, daerah dengan mobilitas WNA tinggi, kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta wilayah yang rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyalahgunaan izin tinggal. Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga meminta Program Desa Binaan Imigrasi dioptimalkan sebagai wadah edukasi pencegahan TPPO dan perlindungan calon PMI.
Solusi Overcrowding Lapas dan Penguatan Bapas di Sumut
Isu sensitif mengenai kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan juga tak luput dari perhatian Dr. Maruli Siahaan. Ia memaparkan data mencengangkan di mana penghuni pemasyarakatan nasional saat ini telah mencapai 272.577 orang, padahal kapasitas idealnya hanya 146.860 orang. Artinya, terjadi overcrowding hingga 86%.
Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan jumlah Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dari kebutuhan ideal 514 unit Bapas di seluruh Indonesia, saat ini baru tersedia 94 unit—artinya Indonesia masih kekurangan 420 unit Bapas untuk melayani 133.789 klien.
Sebagai solusi, Dr. Maruli mendorong Kementerian IMIPAS melakukan pemetaan kebutuhan Bapas secara komprehensif berdasarkan jumlah klien, luas wilayah, jarak layanan, penanganan perkara anak, dan tingkat hunian lapas.
“Untuk Sumatera Utara, Bapas Medan dan Bapas Sibolga harus diperkuat secara kelembagaan dan personel. Selain itu, Kementerian perlu mempertimbangkan pembentukan Pos Bapas permanen di wilayah strategis seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi untuk memotong jarak pelayanan dan memaksimalkan pengawasan,” pungkas Dr. Maruli Siahaan di akhir penyampaiannya.
(Harianto Siahaan)
