MATARAM – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengambil langkah tegas dalam menegakkan kedisiplinan dan marwah institusi. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada IPDA Sarbani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Dompu Polres Dompu.
Sidang etik yang dipimpin oleh Bidpropam Polda NTB ini dilangsungkan pada Senin, 9 November 2026, mulai pukul 14.00 WITA hingga 22.00 WITA di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB, dengan menghadirkan sebanyak 10 orang saksi guna menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., saat dikonfirmasi membenarkan hasil putusan sidang KKEP tersebut. Ia menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan pernah berkompromi atau melindungi personel yang mencoreng nama baik korps bhayangkara serta mencederai rasa keadilan di masyarakat.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” ujar Kombes Pol Mohammad Kholid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam, terduga pelanggar terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian. Peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan yang terjadi pada 28 Juli 2026, yang kemudian berlanjut pada bulan Agustus dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu, serta tindakan hubungan badan di luar nikah.
Lebih memprihatinkan lagi, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR (Devi Rizkiany) di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu. Selain itu, terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut.
Atas serangkaian perbuatan tersebut, majelis sidang KKEP menyatakan bahwa perbuatan IPDA Sarbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan etika.
Penempatan pada Tempat Khusus (Patsus) selama 30 (tiga puluh) hari, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Pasal yang disangkakan dan terbukti dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas putusan tersebut terduga Ipda Sarbani menyatakan banding.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa keputusan PTDH ini merupakan bentuk komitmen nyata pimpinan Polda NTB dalam memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Reporter: Narator Bid. Humas
Foto: Dok. Humas & Satker Polda NTB
Demikian dirilis Bid Humas Polda NTB untuk dipublikasikan melalui media. Terkait narasi dan/atau angle berita disesuaikan dengan kebijakan redaksi masing-masing media.
Mataram, November 2026
Kabid Humas,
ttd.
*MOHAMMAD KHOLID, S.IK., MM.*
Komisaris Besar Polisi.
