Jakarta Baranewssumut.com
Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diselenggarakan pada 16 Juli 2026 di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025, evaluasi pelaksanaan program kerja BPIP, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta efektivitas penggunaan anggaran dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila.
Dalam rapat tersebut, Maruli Siahaan mengapresiasi capaian realisasi anggaran BPIP yang mencapai 97,20 persen serta pelaksanaan berbagai program pembinaan ideologi Pancasila yang telah menjangkau puluhan ribu peserta di berbagai daerah.
Namun demikian, menurut Maruli, tingginya serapan anggaran dan banyaknya peserta belum cukup menjadi ukuran keberhasilan program apabila tidak dapat dibuktikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mempertanyakan bagaimana BPIP mengukur keberhasilan program-program tersebut dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan toleransi, memperkuat persatuan nasional, serta menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Realisasi anggaran BPIP memang sangat baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat mengukur dampak nyata dari setiap program. Kami ingin mengetahui indikator keberhasilannya, hasil evaluasi pascaprogram, serta berapa banyak rekomendasi BPIP yang benar-benar diadopsi oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujar Maruli.
Selain itu, Maruli juga menyoroti tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mencatat bahwa BPIP telah menyelesaikan 100 persen rekomendasi BPK periode 2019–2024, namun dalam laporan keuangan Tahun 2025 masih terdapat sisa pengembalian ke kas negara sekitar Rp26,74 juta serta 13 rekomendasi administratif yang belum diselesaikan.
Maruli meminta penjelasan mengenai target waktu penyelesaian seluruh rekomendasi tersebut, unit yang bertanggung jawab, serta langkah-langkah yang akan ditempuh BPIP agar temuan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, penyelesaian rekomendasi BPK merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Maruli juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program BPIP.
Ia mendorong BPIP agar mempublikasikan secara terbuka tindak lanjut seluruh rekomendasi kebijakan, termasuk kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang menerima rekomendasi serta status implementasinya.
Selain itu, Maruli menilai pengawasan terhadap program relawan BPIP perlu diperkuat, terutama terkait penggunaan anggaran, pertanggungjawaban kegiatan, serta keberlanjutan program di daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh masyarakat.
Maruli juga meminta BPIP segera menuntaskan seluruh rekomendasi BPK Tahun 2025, termasuk penyelesaian sisa pengembalian ke kas negara dan 13 rekomendasi administratif yang masih terbuka.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila semakin difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti daerah perbatasan, kawasan yang pernah mengalami konflik sosial, serta daerah dengan tingkat intoleransi yang relatif tinggi.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat program BPIP lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat persatuan nasional serta memperkokoh pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
Maruli menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan ideologi Pancasila tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan sikap, perilaku, dan meningkatnya semangat persatuan serta toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui Rapat Dengar Pendapat ini, Komisi XIII DPR RI berkomitmen terus mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran BPIP sekaligus memastikan setiap program pembinaan ideologi Pancasila memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
(Harianto Siahaan)
