Dairi Bara News – Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Sri Dewi Wahyu Sagala, menghadiri bimbingan teknis (bimtek) TP Posyandu, Camat, Puskesmas dan Mitra dalam pengelolaan posyandu layanan primer tahun 2026 di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Senin (8/6/2026). Hadir dalam bimtek tersebut Kepala Dinas Kesehatan Henry Manik, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Luber Sianturi, Camat Siempat Nempu Hulu Koko Angkat, Kepala Puskesmas KM 11 Hardi Gurning, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu mengatakan 6 layanan dasar kini menjadi tanggung jawab bersama melalui wadah posyandu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang trantibumlinmas (ketertiban umum dan pelindungan masyarakat) serta bidang sosial.
Dalam sambutan tertulisnya dikatakan, posyandu saat ini menjadi pusat layanan terpadu yang sangat luas jangkauannya sehingga sinergi antara Tim Penggerak PKK, Camat, Puskesmas, dan seluruh mitra kerja menjadi mutlak diperlukan, agar seluruh warga dapat merasakan manfaat dari keenam layanan dasar tersebut secara merata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut ia sampaikan, bahwa saat ini wajah pelayanan kesehatan tengah mengalami transformasi besar. Melalui kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), posyandu tidak lagi hanya sekadar tempat menimbang bayi atau memberikan imunisasi, namun bertransformasi menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan kesehatan di sepanjang siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, usia produktif, hingga lansia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan saat ini sedang dilaksanakan transformasi kesehatan, dimana pilar pertamanya adalah transformasi layanan primer. Fokus saat ini bukan lagi sekadar mengobati orang sakit (kuratif), melainkan bergeser jauh ke hulu, yaitu menjaga masyarakat agar tetap sehat melalui upaya promotif dan preventif yang komprehensif.
Dalam konteks ini, lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 merupakan tonggak sejarah baru. Regulasi ini menegaskan bahwa Posyandu bukan lagi sekadar “unit kesehatan tambahan”, melainkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi wadah pemenuhan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Jika dulu kita bekerja secara terkotak-kotak, kini kita bergerak dalam satu kesatuan sistem Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang berbasis siklus hidup—mulai dari janin dalam kandungan hingga lansia,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota TP PKK Kabupaten dan Desa, serta para Kepala Desa.(Luga Siregar)
