KABUPATEN LABUHANBATU – BaraNewsSumut | Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST, mengikuti rapat pembahasan Rencana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Penanganan Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2026. Bersama Kementrian PKP RI, di Wisma Mandiri Jakarta Pusat, Rabu 25/2/2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan langkah pemerintah daerah dengan program pusat dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Program BSPS yang merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini difokuskan pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni agar menjadi layak huni, sehat, dan aman. Selain itu, penanganan kawasan kumuh dilakukan secara terpadu melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan penyediaan air bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Musrifah Sesditjen Kawasan Permukiman RI, menegaskan pentingnya validasi data calon penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Pendataan akan melibatkan perangkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodir dalam program Tahun Anggaran 2026.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sistem swadaya. Dengan pola ini, penerima bantuan turut terlibat dalam proses pembangunan rumahnya masing-masing.
Sementara itu, Sit Kusuma BP. Tapera RI menyebutkan untuk penanganan kawasan kumuh, pemerintah daerah harus memetakan lokasi prioritas berdasarkan tingkat kekumuhan dan kebutuhan infrastruktur dasar. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pengurangan kawasan kumuh.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri mengatakan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berharap melalui pelaksanaan BSPS dan penanganan kawasan kumuh Tahun Anggaran 2026, kualitas hidup masyarakat semakin meningkat serta tercipta lingkungan permukiman yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
Turut hadir mengikuti rapat koordinasi tersebut Bupati se-Sumatera Utara, Para Kepala Dinas Terkait, Kementrian PKP RI dan Tapera, sedangkan Wakil Bupati Labuhanbatu didampingi Kepala Dinas Permukiman Hamdi Era Zona, Kominfo dan Protokoler.(*)
