SIBOLGA — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk APBN dan Analisis Ekonomi Regional Periode September 2025 yang digelar secara daring, Kamis (25/9/2025).
Kepala KPPN Sibolga, Andres Leiman Silalahi, menyampaikan capaian signifikan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga 31 Agustus 2025, realisasi PNBP di wilayah kerja KPPN Sibolga tercatat mencapai 171 persen dari target tahunan.
“Angka ini mencerminkan kinerja optimal dari berbagai instansi yang berkontribusi pada pendapatan negara non-pajak, seperti dari sektor perikanan, kehutanan, serta pelayanan kepelabuhanan,” ujar Andres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi belanja negara, Andres mencatat performa penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan progres positif. Menurutnya, penyerapan anggaran yang baik berperan penting dalam memperkuat daya dukung ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di wilayah Sibolga dan sekitarnya.
“Ini menjadi indikasi bahwa stimulus fiskal pemerintah telah berjalan sebagaimana mestinya untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Sibolga, Maluddin Simbolon, melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp245,38 miliar atau setara dengan 48,45 persen dari target tahunan sebesar Rp506,42 miliar.
Capaian ini ditopang oleh kontribusi dominan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berhasil melampaui target sebesar 110,92 persen. Selain itu, kontribusi juga datang dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar 42,15 persen, dan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar 33,13 persen. Pajak lainnya turut menyumbang sebesar Rp50,10 miliar.
“Tren positif ini tidak hanya menggambarkan kepatuhan wajib pajak, tapi juga memperlihatkan kinerja kolaboratif yang kuat antara aparat pajak dan pemangku kepentingan di daerah,” kata Maluddin.
Ia menambahkan, jumlah Wajib Pajak (WP) aktif di kawasan juga menunjukkan pertumbuhan. Per Agustus 2025, tercatat sedikitnya 12.772 WP aktif di Kota Sibolga dan 22.425 WP di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dengan berbagai capaian tersebut, diharapkan kinerja fiskal dan pajak di kawasan Sibolga-Tapanuli Tengah dapat terus ditingkatkan guna mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi regional secara inklusif dan berkelanjutan.
