Kurangnya Pengawasan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi

- Redaksi

Sabtu, 1 Juni 2024 - 00:40 WIB

5092 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Frans Maruli Silaban, S.H.

Pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dari hasil korupsi di Indonesia masih belum bisa diberantas secara maksimal, untuk itu penegak hukum harus memahami tentang TPPU agar bisa melacak pergerakan uang dari pelaku koruptor dan bagaimana pelaku koruptor menyembunyikan harta mereka.

Pencegahan dan pemberantasan TPPU sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun pada prakteknya pengawasan terhadap pemberantasan TPPU terutama berasal hasil korupsi. Pentingnya peran PPATK dalam mengurangi kejahatan TPPU di Indonesia. Para pelaku korupsi menggunakan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dan untuk menghindari kecurigaan para aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Memandang Hakim Mahkamah Konstitusi yang Baru : Dilema Antara Politik Dan Integritas

PPATK diharapkan bisa menjadi wadah lembaga pengawas yang berkompeten dalam menangani kasus pencucian uang dari hasil korupsi. Selain PPATK, pihak penyedia jasa keuangan juga lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa keuangan sebagai tahap awal dari pengawasan agar tidak terjadi pencucian uang (money laundering). Pihak penyedia jasa keuangan harus membuat laporan jika dalam transaksi tersebut terdapat ketidaksamaan antara penghasilan dari pengguna jasa dengan pekerjaannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pencegahan dini yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan terutama bank yang sering digunakan para pelaku TPPU adalah dengan mengenali identitas dari calon pengguna jasa keuangan tersebut. Diharapkan, lembaga pengawas yang diberi kewenangan oleh undang-undang agar bekerja sesuai dengan yang ada dalam fungsi dan tugas dari yang ditugaskan dalam UU TPPU yang berlaku Indonesia.

Baca Juga :  Indonesia Darurat Tindak Pidana Pencucian Uang

Saya sangat mendukung program-program pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU melalui pengawasan yang dilakukan penyedia jasa keuangan serta lembaga pengawasan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain pentingnya pengawasan dari lembaga pengawas yang diberi kewenangan, kesadaran dari setiap individu untuk sadar terhadap dampak dari perbuatan kejahatan yang dilakukan dari pencucian uang tersebut. Tanpa didukung oleh tiap individu dalam membantu negara dalam memberantas TPPU.

Berita Terkait

Indonesia Darurat Tindak Pidana Pencucian Uang
Memandang Hakim Mahkamah Konstitusi yang Baru : Dilema Antara Politik Dan Integritas

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 23:31 WIB

Bacakan Eksepsi, Iskandar Nilai Dakwaan JPU Mising Link

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:35 WIB

Irdam Tutup TMMD Reg ke-120 Kodim 0113/Gayo Lues

Jumat, 7 Juni 2024 - 07:13 WIB

Sekitar 7000 Hektar Terjadi Perusakan dan Alih Fungsi di Kawasan TNGL yang Dikuasai oleh Perorangan

Kamis, 6 Juni 2024 - 03:58 WIB

Dakwaan JPU Dianggap Cacat Hukum, Iskandar Muda Ajukan Eksepsi

Rabu, 5 Juni 2024 - 15:01 WIB

Kegiatan TMMD Reguler ke-120 Kodim 0113/Gayo Lues Rampung 100 Persen

Sabtu, 1 Juni 2024 - 00:01 WIB

Melapor Wartawan Bukan Dengan Polres Subulussalam, Seharusnya Wartawan Lapor Ke Perusahaan Media dan Dewan Pers

Jumat, 31 Mei 2024 - 23:46 WIB

Terkait Pemberitaan Beberapa Media Online Membuat Sindiran “MeMe” LSM Suara Putra Aceh Tanggapi Masih Kategori Wajar

Sabtu, 30 Maret 2024 - 04:18 WIB

Proyek Peningkatan Struktur Jalan Kedah – Kongbur Diduga Asal Jadi

Berita Terbaru