Kejati Sumut Hentikan Penuntutan Perkara Penadahan Dengan Restorative Justice

- Redaksi

Kamis, 1 Februari 2024 - 01:51 WIB

50163 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (30/1/2024) menghentikan penuntutan perkara humanis lewat pendekatan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice atas nama Yudi Hermansyah alias Yudi, 39.

Ekspos perkara humanis secara virtual dari Lantai II Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan kali ini berbeda dari biasanya. Sebanyak 8 mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang kebetulan sedang magang, secara tertib ikut menyaksikan pengajuan usulan dihentikannya penuntutan tersangka.

Penghentian penuntutan warga Dusun VIII, Pasar X Manunggal, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang tersebut setelah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Idianto melalui Wakajati M Syarifuddin didampingi Aspidum Luhur Istighfar, Kasi di bidang Pidum dan juga Kasi Penkum Yos A Tarigan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung RI diwakili Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) Nanang Ibrahim Soleh didampanggi Koordinator dan Kasubdit di pada JAM Pidum Kejagung RI kemudian menyetujui penghentian penuntutan tersangka lewat pendekatan RJ.

Baca Juga :  Kasat Reskrim Polrestabes Medan Akan Cek Lokasi Tambang Diduga Ilegal di Desa Namorih Kecamatan Pancur Batu

Kajati Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan mengatakan, perkara dimaksud berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan.

Yudi Hermansyah alias Yudi sebelum disangka melakukan tindak pidana Pasal 480 Ayat 1 dari KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

“Tersangka gak tahu kalau sepeda motor yang dibelinya dari seseorang bernama Amro seharga Rp6 juta adalah hasil curian. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kata penjual yang sampai sekarang masih buron itu akan diantar,” urai Yos.

Secara berjenjang, JPU yang menangani perkaranya atas persetujuan pimpinannya melakukan mediasi antara tersangka dengan pemilik sepeda motor (korban).

Disaksikan unsur penyidik, keluarga para pihak dan mewakili aparat desa setempat, saksi korban membuka pintu maaf.

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Batu Bara Kecewa : Bupati Batu Bara Terpilih 2019 Tak Hadiri Pelantikan Pj. Bupati Batu Bara.

“Sepeda motornya juga sudah dikembalikan ke korban. Korban juga berjanji tidak akan menuntut lagi di kemudian hari,” kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deliserdang tersebut.

Yos menambahkan, esensi penghentian perkara humanis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAMPidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022.

Alasan penghentian penuntutan, dikarenakan sudah ada perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Tersangkanya belum pernah dihukum.

Naru pertama kali melakukan perbuatan pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Pertimbangan sosiologis dan masyarakat merespon positif pemulihan keadaan seperti keadaan semula.

Berita Terkait

Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Terima Kunker Tim Diskominfo Provinsi Sumut Dalam Rangka Evaluasi Asistensi Pengisian Indeks KAMI
Asisten II Pemkab Deli Serdang Tinjau Harga & Kebutuhan Pokok di Sejumlah Pasar Di Deli Serdang.
Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selenggarakan Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Ini Pesan PLT. Bupati:
Ketum PERMA Labusel, Desak POLDASU Segera Proses Hukum Oknum Kadis Pendidikan Labusel
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Plt. Bupati Ellya Rosa Terima Rekomendasi LKPJ Bupati T.A 2023
Mewakili Plt. Bupati Labuhanbatu, Hobbol Z Rangkuti Beri Paparan Tentang GASPUL Atas Capaian 10 Besar Lomba Inovasi Tk Provinsi Sumut
Konflik Kelompok Tani dengan PTPN II, Penrad: Hentikan Pembongkaran Rumah Warga!
Ada Apa Polrestabes Medan..!!? Eks Kadis Perkim Dilaporkan Kepolisi Kasatreskrim Bungka

Berita Terkait

Sabtu, 1 Juni 2024 - 00:40 WIB

Kurangnya Pengawasan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi

Sabtu, 30 September 2023 - 01:08 WIB

Memandang Hakim Mahkamah Konstitusi yang Baru : Dilema Antara Politik Dan Integritas

Berita Terbaru